JAPESDA | Jaring Advokasi Pengelolaan Sumber Daya Alam

our works


Polemik Cagar Alam Tanjung Panjang: Tambak hingga TORA [Bagian 1]

Sabtu, 2019-06-18 Pukul 15:53:00 WITA

Kategori SOSIAL

Liputan ini diterbitkan di Mongabay Indonesia tanggal 18 May 2019.

oleh  

 

  • Cagar Alam Tanjung Panjang di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, seluas 3,174.10 hektar, sejak lama kritis karena dikuasi petani tambak. Kawasan konservasi ini masuk peta indikatif Tanah Objek Reforma Agraria [TORA)], karena telah dikuasai masyarakat. Prinsip TORA, menyelesaikan permasalahan dalam kawasan hutan, tidak dibatasi fungsi kawasannya baik hutan lindung maupun konservasi.
  • Aliansi Masyarakat Sipil untuk Penyelamatan Cagar Alam Tanjung Panjang menolak alih fungsi kawasan melalui skema TORA. Tanjung Panjang merupakan kawasan ekosistem mangrove dan pesisir yang secara ekologi memiliki keanekaragaman hayati dan jasa lingkungan sebagai sumber penghidupan nelayan dan masyarakat sekitar
  • Kantor Staf Presiden berpendapat redistribusi TORA, termasuk dari kawasan hutan [lindung] sangat penting karena bisa mengangkat martabat rakyat yang sebelumnya tidak punya hak menjadi pemilik tanah. Ketimpangan akan dikurangi sekaligus kepastian hukum hak milik lebih kuat
  • Pemerintah daerah melalui Bappeda Pohuwato, menyatakan sikap Cagar Alam Tanjung Panjang statusnya harus dipertahankan. Sekalipun sudah masuk peta indikatif TORA, belum tentu langsung diterima. Apalagi dengan adanya surat protes pegiat lingkungan, semakin memperkuat penolakan

 

Kamis pagi, 2 Mei 2019. Sekitar 40-an warga di Desa Siduwonge, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, berkumpul di kantor desa. Mereka adalah petani tambak; bandeng dan udang, yang sebagian besar berada di kawasan Cagar Alam Tanjung Panjang.

 

Kedatangan mereka ingin bertemu Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan atau disingkat Tim Inver PTKH. Ketidakpastian masa depan membuat mereka gelisah sekaligus membawa berkas untuk diverifikasi, berupa foto kopi kartu tanda penduduk, kartu keluarga, bukti pajak, dan kwitansi jual beli lahan.

 

Tujuannya memohon, tanah mereka yang berada di kawasan Cagar Alam Tanjung Panjang, bisa dilepas melalui skema Tanah Objek Reforma Agraria [TORA]. Jumlah petani tambak yang tercatat di Desa Siduwonge sebanyak 283 orang dan bisa saja bertambah.

 

Selanjutnya bisa dibaca; https://www.mongabay.co.id/2019/05/18/polemik-cagar-alam-tanjung-panjang-tambak-hingga-tora-bagian-1/


By : Administrator



New Works



Mari Sambut Hari Konservasi Dengan Menanam Mangrove

Menyambut Hari Konservasi Alam Nasional yang ditetapkan setiap tanggal 10 Agustus,...




Lambangan dan Uwedikan, Desa yang Merancang Perlindungan Laut Berbasis Masyarakat

Liputan ini diterbitkan di Mongabay Indonesia tanggal 15 November...




Japesda: Pengembangan Pariwisata Pantai Ratu Tidak Dibicarakan Dengan Lintas Sektor

READ.ID –  Ketua Jaringan Pengelolaan Sumber Daya Alam (Japesda) Gorontalo, Nurain...




Polemik Cagar Alam Tanjung Panjang: Tambak hingga TORA [Bagian 1]

Liputan ini diterbitkan di Mongabay Indonesia tanggal 18 May...



© http://japesda.org. All Rights Reserved
Designed by JAPESDA