Thursday, Apr 17th

Last update11:09:25 PM GMT

You are here:: Press Releases Tatakelola Pemanfaatan Sumberdaya Pesisir dan Laut Berbasis Desa

Tatakelola Pemanfaatan Sumberdaya Pesisir dan Laut Berbasis Desa

E-mail Print PDF

(sebuah tawaran solusi untuk  konservasi sumber daya alam)

dokumentasi japesda

Kebijakan Pemerintah terkait Otonomi Daerah yang termaktub dalam UU No. 22 tahun 2009 yang disempurnakan pada UU No. 32 tahun 2004 merupakan suatu dasar perubahan sistem tata kelola pemerintahan yang penting dalam sejarah pembangunan politik dan administrasi pengelolaan wilayah secara menyeluruh di Indonesia. Hal ini juga sangat berpengaruh terhadap pola pikir masyarakat dan berbagai stakeholder yang menaruh perhatian pada pengelolaan sumberdaya alam di seluruh penjuru Indonesia, dengan harapaan perubahan paradigma pengelolaan sumberdaya alam yang bersinggungan erat dengan otonomi daerah benar-benar dapat mensejahterakan rakyat.

Pengelolaan sumberdaya alam dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kenyataan bahwa telah banyak inistiatif-inisiatif pemerintah daerah untuk menindaklanjuti otonomi daerah ini, namun usaha dan inisiatif ini nampaknya belum merata di seluruh daerah. Beberapa kelemahan yang dapat dilihat secara langsung antaranya, masih minimnya pemahaman terkait dengan prinsip pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan.

Dalam kurun waktu lebih kurang 30 tahun, kebijakan terkait pengelolaan sumberdaya alam masih cenderung dilakukan dengan pola sentralistik dan eksploitatif, sehingga menimbulan ketidakadilan dikalangan masyarakat. Dengan adanya otonomi daerah yang lahir pada tahun 1999 membawa nuansa baru diranah kebijakan tatakelola serta pemanfaatan sumberdaya alam.

Pemanfaatan dengan pola pengelolaan berkelanjutan diharapkan dapat diterapkan pula dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut. Wilayah Provinsi Gorontalo memiliki wilayah pesisir dan laut yang luas adalah sebuah kenyataan yang harus dibarengi dengan kesadaran dan kearifan dalam pemanfaatannya. Fakta selanjutnya adalah kawasan laut Gorontalo merupakan bagian dari Teluk Tomini ini berada tepat di jantung segitiga terumbu karang dunia atau Heart of Coral Triangle, yang disepakati pada World Ocean Conference (WOC) dan Coral Triangle Initiatives (CTI) Summit pada Mei 2009 di Manado.

Kondisi alam teluk tomini yang terkenal kaya akan sumberdaya pesisir dan laut saat ini menghadapai ancaman yang cukup berat, kerusakan mangorve akibat penebangan liar untuk kayu bakar, dan konversi areal mangrove menjadi lahan tambak merupakan pemandangan menyedihkan yang mudah dijumpai di sepanjang pesisir teluk tomini.

Desa, yang bisa dikatakan sebagai kesatuan masyarakat hukum terkecil dengan adanya otonomi daerah mempunyai peran yang sangat penting terkait pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut. Namun lagi-lagi benturan dihadapi, apa itu mangrove ?, apa manfaat mangrove ?, dimana lagi tempat mencari kayu bakar selain di kawasan mangrove ? dan kayu apa yang bisa bertahan di air sebagai bahan bangunan ?.

Inilah pertanyaan klasik yang sering dijumpai pada masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir teluk tomini. Hal ini menunjukan bahwa, pemahaman masyarakat akan arti pentingnya sumberdaya laut dan pesisir untuk kehidupan masih minim. Peranan stakeholder untuk memberikan pemahaman serta peningkatan kapasitas belumlah maksimal, laksana memakai kacamata dua lensa (Plus dan Minus) harusnya kita bisa mencermati kesimbangan antara Larangan dan Solusi.

Program Teluk Tomini yang telah berjalan kurang lebih 4 tahun, telah memberikan manfaat kepada masyarakat di wilayah pesisir Teluk Tomini walaupun belum semua desa yang dapat menerima manfaatnya. Manfaat yang langsung dapat dilihat berupa mulai terbangunnya kesadaran masyarakat terkait pemanfaatan kayu mangrove untuk kebutuhan rumah tangga. Contohnya untuk desa Bangga, pengambilan kayu mangrove untuk keperluan rumah tangga (Kayu bakar) harus sepengatahuan Aparat Desa sehingga fungsi kontrol pemanfaatan dan pengawasan berjalan dengan bagus. Begitu pula dengan desa Torosiaje yang terkenal sebagai desa dengan tingkat eksplotasi yang tinggi terhadap sumberdaya laut dan pesisir, kini mulai terbangun pemahaman dan kesadaran akan pentingnya sumberdaya laut dan pesisir untuk anak-cucunya nanti. Hal ini ditunjukkan dengan adanya usulan-usulan terkait tata aturan pemanfaatan mangrove yang harapannya akan dipertegas melalui Peraturan Desa. Bahkan dengan bermodalkan pengetahuan se-adanya, masyarakat torosiaje mencoba merencanakan sebuah lokasi sebagai pusat belajar dan pusat informasi mangrove, dimana lokasi ini diatur sedemikian rupa layaknya suatu tata ruang desa khusus untuk daerah perlindungan dan pemanfaatan mangrove yang harapannya bisa tercover dalam Peraturan Desa serta dapat berkembang menjadi suatu lokasi ekowisata bagi pengunjung-pengujung yang datang ke Torosiaje.

Pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut berbasis desa sering kali dianggap sepele bagi sebagaian kalangan, namun jika kita berfikir cerdas, fungsi kontrol sumberdaya alam sebenarnya terletak di desa, dengan bahasa yang sederhana “alam di desa diketahui oleh rakyat di desa itu”.  Seringkali kekakuan yang terjadi disebabkan oleh aturan-aturan yang konteksnya melarang bahkan mengancam, padahal di sisi lain ada aturan-aturan tentang pengelolaan terpadu antara pemeliharaan, pemanfaatan dan pengawasan (UU No. 32 tahun 2009, BAB I Pasal 1 ayat 2).

Larangan bahkan ancaman sangat berdampak negatif terhadap psikologi masyarakat bawah yang berada di desa-desa sehingga bukan kesadaran yang muncul melainkan merajalelanya eksplotasi secara diam-diam.  Bagi masyarakat desa yang merasa ‘Sumber daya alam di desa adalah milik masyarakat’  larangan ini dapat dianggap sebagai ‘tantangan’ terhadap masyarakat yang notabene adalah tuan rumah di desanya.    Terlebih lagi, sebuah UU begitu disahkan oleh DPR, maka dianggap sudah diketahui oleh semua masyarakat, sehingga ketika itu dilanggar maka sanksi yang menyertainya langsung diterapkan.  Faktanya adalah tidak semua undang-undang ataupun produk kebijakan pemerintah itu sampai ke telinga masyarakat.

Dari interaksi kami dengan masyarakat desa selama bertahun-tahun, didapatkan bahwa sebuah kebijakan yang ditujukan ke masyarakat, seyogyanya menyertakan keinginan dan harapan-harapan masyarakat.  Berangkat dari pandangan ini, tata kelola pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut seharusnya berasal dari keinginan dan harapan-harapan masyarakat tanpa mengesampingkan hukum dan peraturan yang berlaku.  Dalam prakteknya, tata kelola pemanfaatan sumber daya alam di desa dapat dimulai dengan melakukan jaring aspirasi masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti dengan perumusan kebijakan yang dituangkan dalam peraturan desa.

Tatakelola pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut berbasis desa merupakan salah satu alternatif solusi yang arif dalam pengelolaan sumberdaya alam karena hal ini bukan hanya mempertimbangkan aspek lingkungan melainkan juga mempertimbangkan aspek pemanfaatan yang muaranya berdampak pada tatanan perekonomian masyarakat.  Fakta yang perlu dikedepankan adalah ‘karena kami yang membuat, maka kami pula yang akan menerapkannya, kami yang akan menjaganya’.(md)

Add comment


Security code
Refresh