Hari Nelayan 2021: Harga, Pemasaran dan Kesehatan

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

JAPESDA – Beberapa waktu lalu, 6 April 2021, merupakan kali ke-61 kita memperingati hari nelayan nasional, sejak ditetapkan tahun 1960 silam. Setelah enam dekade memperingati, lantas, bagaimana sebenarnya kondisi nelayan saat ini? Nelayan kini masih terjebak dalam ironi klasik: Potensi sumberdaya laut melimpah, sementara kesejahteraan masih rendah.

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki kurang lebih 16.000 pulau dan terkenal akan kekayaan keanekaragaman hayati laut. Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki potensi hasil laut yang besar.

Pusat penelitian oseanografi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), menyebutkan, nilai kekayaan laut Indonesia mencapai Rp 1.772 triliun, dengan potensi kekayaan lebih Rp1.700 triliun. Selain itu, data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2020 setidaknya memperkirakan, potensi ini bisa mencapai US$ 1338 miliar atau Rp19,6 triliun per tahun. Selain itu

Dengan segala kekayaan dan potensi ekonomi kelautan yang luar biasa itu, nelayan Indonesia justru masih berkutat dalam jurang kemiskinan. Sebuah survey menunjukkan bahwa nelayan merupakan profesi paling miskin di Indonesia. Presentase kemiskinannya bahkan lebih tinggi dibanding sektor pengelolaan sampah. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2011 juga menunjukkan, dari 31 juta penduduk miskin di Indonesia, sekitar 7,87 juta jiwa (25,14%) di antaranya adalah nelayan dan masyarakat pesisir.

Jaring Advokasi Sumberdaya Alam (Japesda) sendiri merupakan lembaga non-pemerintah yang punya kedekatan dengan nelayan(atau dengan masyarakat pesisir pada umumnya), karena kerja-kerja pendampingan masyarakat yang dilakukan sebagian besar di wilayah pesisir. Sebagai “pendamping”, Japesda banyak melihat lebih dekat realita yang dialami nelayan.

Banyak faktor yang mengakibatkan kesejahteraan nelayan masih belum merangkak naik, di antaranya: Harga, pemasaran dan kesehatan.

“Penetapan Hari Nelayan Nasional bermula dari sebuah tradisi larung sesaji di Pantai Pelabuhan Ratu yang digelar setiap 6 April. Upacara ini diisi dengan tarian tradisional dan pelepasan sajen ke laut dengan harapan agar hasil tangkapan nelayan semakin meningkat. “

Harga

Pandemi Covid-19 berdampak pada semua sektor, tak terkecuali harga perikanan. Pada pertengahan tahun 2020 kemarin, harga komoditas perikanan anjlok seanjlok-anjloknya. Harga gurita, misalnya, turun berkali lipat dari yang semula berada di kisaran 45-75 ribu rupiah per kilogram menjadi 8 ribu rupiah.

“Ini harga paling rendah dalam sejarah saya menangkap gurita,” kata Irham Summang (36), seorang nelayan di Desa Uwedikan, Kecamatan Luwuk Timur, Banggai, Sulawesi Tengah. Salah satu wilayah dampingan Japesda.

Sebelum pandemi, fluktuasi harga memang terus terjadi di sektor perikanan. Dalam buku “Isu-Isu Kelautan dari Kemiskinan Hingga Bajak Laut” yang ditulis M.Nasution dan Badaruddin (2005), dijelaskan bahwa penetapan harga secara sepihak yang menyebabkan nelayan senantiasa dalam kemiskinan.

Posisi tawar-menawar nelayan lemah dalam menentukan harga, sehingga nelayan (utamanya nelayan kecil) hanya dapat bertindak sebagai price taker sedangkan lembaga pemasaran sebagai price maker. Fluktuasi harga yang tinggi memberikan peluang kepada pedagang untuk memanipulasi informasi harga di tingkat nelayan.

Belakangan, awal tahun 2021 ini, harga perikanan khususnya perikanan gurita mulai naik menuju normal. Namun, tidak menutup kemungkinan akan kembali turun seperti sebelumnya, dan nelayan hanya bisa menerima kondisi stabilitas harga yang tidak menentu ini, karena bukan sang penentu harga.

Pemasaran

Selain stabilitas harga yang tidak menentu, mekanisme pemasaran juga bisa dibilang menjadi masalah yang dialami oleh nelayan, apalagi nelayan skala kecil atau nelayan tradisional.  Sebagian besar, nelayan tradisional masih bergantung pada tengkulak, dan dalam relasi ini nelayan seringkali menjadi korban dari tengkulak itu sendiri.

Dalam sebuah jurnal (Maspari Journal, 2012, 4 (2), 159-167), sebuah penelitian menyimpulkan bahwa pendapatan nelayan berkurang cukup berarti sebagai akibat sistem pemasaran yang diberlakukan lembaga non formal seperti tengkulak atau bakul. Dari penelitian tersebut, perbandingan harga penjualan hasil tangkapan ikan cenderung sangat murah daripada kepada penjualan kepada konsumen langsung.

Berbagai kerugian yang dihadapi nelayan ini menjadikan tingkat kehidupan nelayan terus menerus dalam kemiskinan.

Oleh karena itu, penelitian tersebut juga merekomendasikan perlu adanya diciptakan suatu lembaga formal yang mampu memperjuangkan kepentingan nelayan terutama dalam hal perolehan modal. Organisiasi tersebut haruslah sesuai dengan tingkat budaya sosial nelayan sehingga dapat menjadi institusi alternatif selain institusi patron-klien, yang selama ini telah merugikan nelayan dan berlaku secara turun menurun.

Kesehatan

Masalah kesehatan mungkin sedikit berbeda dari dua poin sebelumnya, karena tidak berkaitan langsung dengan pendapatan nelayan. Namun, apa gunanya pendapatan jika nelayannya tidak sehat? Apalagi jika mengetahui bahwa masyarakat di daerah pesisir justru paling rentan dalam hal kesehatan.

Data BPS tahun 2011 menunjukkan bahwa di Indonesia terdapat sekitar 8.090 desa pesisir yang tersebar di 300 kabupaten/kota pesisir.

Sulitnya sumber air bersih sudah bukan menjadi permasalahan baru di daerah pesisir. Kurangnya air bersih di kalangan masyakat pesisir pantai sangat berpengaruh bagi kelangsungan hidup sehari-hari sehingga berdampak negatif bagi kesehatan masyakat itu sendiri. Selain itu, di banyak tempat, kondisi sanitasi yang buruk juga masih sering dijumpai.

Apalagi pelayanan kesehatan seringkali masih sulit diakses masyarakat pesisir; khusunya di pulau-pulau terpencil.***