Langgar Kemitraan, Dua Perusahaan Sawit di Gorontalo Perlu Dievaluasi

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

JAPESDA – Konfik kemitraan seringkali dipicu oleh tidak adanya transparansi perusahaan sawit dalam kerjasama pembangunan kebun sawit plasma bersama masyarakat. Seperti yang terjadi di Provinsi Gorontalo, dua perusahaan sawit, PT. Agro Artha Surya (PT. AAS) dan PT. Wira Sawit Mandiri (PT. WSM), diduga melanggar kemitraan dengan masyarakat petani plasma di Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohuwato.

Dalam siaran pers yang dirilis Sawit Watch, Minggu (21 Februari 2020), PT. AAS kerap tidak terbuka. Petani plasma di Desa Pangea, Kecamatan Wonososari, misalnya, hingga saat ini belum mengetahui status lahan mereka dan kejelasan batas-batas antara lahan inti dengan plasma.

“Tak hanya itu, petani plasma juga tidak mendapatkan hak sebagaimana tertera dalam perjanjian awal/MOU. Perhitungan biaya produksi juga tidak diinfokan secara jelas oleh perusahaan yang mana hal ini berkibat pada hitungan panen dan pendapatan yang mereka terima dari perusahaan menjadi tidak jelas,” terang Bony, Staf Research Pengembangan, Penguatan Komunitas dan Anggota Sawit Watch, dalam keterangan tertulis.

Bony menambahkan, petani awalnya dijanjikan akan memperoleh penghasilan sekitar 1,3 juta per bulan. Namun, bentuk realisasinya hanya rata-rata di angka 22 ribu saja per bulan.

“Sangat miris melihatnya, ini sangat tidak sepadan, “ jelas Bony.

Hal-hal seperti ini semestinya tidak terjadi. Menurutnya, penyampaian informasi dan kesepakatan-kesepakatan bersama haruslah sudah clear sejak awal kerjasama. Perusahaan juga harus memegang penuh komitmen bersama serta janji-janji yang tertuang dalam MOU. Karena, jika sedari awal sudah tidak ada kejelasan, maka akan berujung pada kerugian yang akan dialami oleh kelompok petani plasma itu sendiri.

“Kami sangat menentang tindakan perusahaan yang semena-mena terhadap petani seperti ini,” tegas Bony.

Selain PT. AAS, dugaan pelanggaran pelaksanaan kemitraan juga terjadi di Desa Tirto Asri, Kecamatan Taluditi. PT. WSM memulai aktivitas membuka kebun masyarakat bahkan tanpa dilakukannya penandatanganan MOU

kerjasama kemitraan (perkebunan plasma dengan masyarakat setempat).

“Tindakan perusahaan yang telah melakukan kegiatan tanpa adanya landasan hukum yang jelas adalah sebuah kesalahan besar, jelas masyarakatlah yang menjadi korban dari proses kotor seperti ini,” tegas Bony.

Bahkan, diungkapkannya, awal kehadiran perusahaan di wilayah itu sempat diwarnai dengan tindakan intimidasi. Pihak perusahaan mengancam masyarakat, jika menolak, akan dilakukan penarikan lahan secara paksa tanpa ganti rugi sepeserpun.

“Dari kedua contoh kasus diatas, pelaksanaan kemitraan dengan pola manajemen satu atap perlu dilakukan evaluasi. Semangat menghadirkan kesejahteraan melalui pola manajemen ini malah melahirkan permasalahan baru yang berujung kesengsaraan bagi masyarakat,” terang Bony.

Tak hanya itu, evaluasi secara menyeluruh terhadap perkebunan sawit juga penting untuk dilakukan. Salah satunya melalui penerapan kebijakan inpres moratorium sawit. Proses evaluasi yang diamanatkanmelalui kebijakan ini menjadi kunci sukses menuju tata kelola perkebunan sawit yang lebih baik.

“Khususnya di pelaksanaan kemitraan perkebunan sawit, kami juga berharap kepada Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) dapat melakukan penindakan tegas terhadap proses-proses pelaksanaan kemitraan yang tidak baik dalam menjalankan usaha perkebunan,” ujar Bony.