Disesalkan, Menteri KP Memanen Bandeng di atas Kerusakan Mangrove

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

JAPESDA – Dalam rangka menyejahterahkan masyarakat budidaya perikanan, Menteri Kelautan dan Perikanan (KP), Edhy Prabowo berkunjung ke tiga desa yang ada di Provinsi Gorontalo, Kamis (11 Juni 2020) kemarin. Tiga desa yang telah dikunjungi tersebut masing-masing adalah wilayah pertambakan di Gorontalo.

Di salah satu desa kunjungan, Desa Wanggarasi Tengah, Kecamatan Wanggarasi, Kabupaten Pohuwato Menteri Edhy melakukan panen bandeng pada salah satu tambak milik kelompok budidaya Cahaya Bandeng. Sayangnya, lokasi itu merupakan hutan mangrove yang dialihfungsikan menjadi tambak.

Hal tersebut dapat dilihat jarak tambak yang hanya berkisar seratus meter dari pesisir laut. Selain itu, di pelataran tambak juga masih tampak beberapa akar pohon mangrove yang telah mengering.

Dari hasil survey RTRW Provinsi Gorontalo pada tahun 2019, terdapat 1.049,66 ha luasan tambak yang terbentang di Kecamatan Wanggarasi. Mirisnya, 803,28 ha masuk pada kawasan Hutan Lindung. Jika kita mengenal peribahasa “menari di atas penderitaan orang lain”, maka kegiatan Menteri KP yang memanen di bekas lahan mangrove tersebut ibarat “memanen di atas kerusakan mangrove”.

Hutan mangrove di Provinsi Gorontalo dari tahun ke tahun makin berkurang. Berdasarkan data Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Provinsi Gorontalo, luasan mangrove yang ada di provinsi Gorontalo pada tahun 2015 seluas 11.065 ha, tahun 2016 berkurang menjadi 9.137 dan tahun 2017 tinggal tersisa 9.012 ha. Kerusakannya pun saat ini telah mencapai 67 persen. Sementara itu, tambak menjadi penyumbang terbesar kerusakan hutan mangrove di Gorontalo.

Yang terkini, Selasa (9 Juni 2020), tepat dua hari sebelum kedatangan Menteri KP, Jaring Advokasi Pengelolaan Sumber Daya Alam (JAPESDA) mendapatkan laporan aktivitas alat berat eskavator di Cagar Alam Tanjung Panjang (CATP). Menurut laporan dari masyarakat mitra polhut (MMP), alat tersebut diduga dari Dinas Perikanan Kabupaten Pohuwato.

“Tau-tau sudah ada alat berat yang melakukan renovasi tambak di sana. Kami tidak mengetahui dan masih mencari informasi tentang asal dari alat berat tersebut,” kata Nani.

Menurutnya, penggarap tambak yang lahannya sedang dikerjakan oleh alat berat tersebut menutup-nutupi informasi dan enggan untuk memberi informasi kepada mereka.

“Mereka hanya mengatakan jika alat berat tersebut dipinjam dari dinas perikanan,” ujarnya.

Sementara itu, salah seorang penambak, Burhan, mengungkapkan pengerjaan perbaikan tanggul di lokasi tambak dilakukan sekitar awal bulan lalu. Kurang lebih sepanjang 150 meter pematang tambak di Desa Siduwonge, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato yang akan diperbaiki. Dikatakannya, pengerjaan sempat terhenti karena mendapat teguran dari MMP.

Atas kondisi tersebut, Aliansi Masyarakat Sipil Gorontalo (AMSG) yang merupakan gabungan lembaga dan komunitas pemerhati lingkungan di Gorontalo, meminta kepada Menteri Edhy Prabowo untuk  memperhatikan kondisi hutan mangrove di Provinsi Gorontalo yang kian memprihatinkan.

Semangat mendukung budidaya perikanan harus mempertimbangkan aspek ekologi. Kenyataanya, banyak hutan mangrove yang dibuka untuk tambak ikan dan udang oleh masyarakat di lokasi-lokasi Kawasan Hutan, baik di Kawasan Hutan Produksi, Hutan Lindung bahkan di Kawasan Hutan Konservasi.

“Menteri Kelautan dan Perikanan harus menegaskan untuk tidak mendukung kegiatan budidaya di dalam kawasan hutan. Kementerian Kelautan dan Perikanan harusnya mendukung penegakan hukum pelaku pengrusakan hutan mangrove di Provinsi Gorontalo,” tulis AMSG dalam keterangan pres rilis.

Seperti diketahui, beberapa kasus pengrusakan mangrove yang marak terjadi sebelumnya, hingga saat ini belum ditindaki sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Kementerian Kelautan dan Perikanan harusnya menyusun Blue Print Pengembangan Budidaya di Indonesia, dan mendorong budidaya supra intensif yang minim pengrusakan mangrove, dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan hidup, terutama buangan limbah dari kegiatan budidaya intensif.”

***