Memperkuat Konservasi Pesisir dan Laut berbasis Masyarakat

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Penulis: Ramly Azwar Moito/Pendamping Lapangan Japesda

Ada begitu banyak persoalan yang dihadapi dalam konservasi ekosistem pesisir dan laut. Di hampir semua wilayah di Indonesia, masalah-masalah seperti praktik penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan dan alih fungsi mangrove masih jadi masalah utama. Tak terkecuali di wilayah pesisir Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya di Kabupaten Banggai.

Pada program yang didukung oleh Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF) sebelumnya, JAPESDA melakukan beberapa upaya penyadaran dan konservasi berbasis masyarakat. Salah satunya yakni  pengembangan Daerah Perlindungan Laut (DPL), melalui pembentukan kelompok pengawas dan peraturan desa.

Pada implementasi program CEPF tahap II saat ini, JAPESDA akan memperkuat konservasi pesisir dan laut serta pengelolaan perikanan skala kecil berbasis masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pengelolaan wilayah pesisir dan laut dari persoalan-persoalan seperti disebut di atas. Selain itu, juga akan mendorong peningkatan ekonomi perikanan skala kecil, melalui pendampingan teknis dan penguatan kapasitas di bidang manajemen dan usaha perikanan.

Salah satu lokasi intervensi program adalah Desa Lambangan, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Desa ini berada di koridor perairan laut Togean – Banggai yang sebagian masyarakatnya menggantungkan hidupnya pada hasil tangkapan dari laut, khususnya usaha kelautan skala kecil.

Dalam perjalanannya, JAPESDA berharap adanya dukungan kerja sama dari semua pihak, antara lain masyarakat, pemerintah desa, pemerintah Kabupaten, pemerintah Provinsi terkait, dan pihak swasta yang memiliki mimpi yang sama untuk mewujudkan pengelolaan perikanan secara kolaboratif.

Sabtu, 22 Mei 2021, kegiatan dimulai dengan melakukan sosialisasi awal tentang rencana yang akan dilakukan. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan pemerintah desa, lembaga-lembaga desa, anggota kelompok DPL, dan kelompok usaha perempuan yang menjadi target penerima manfaat program. Pemerintah desa berharap, dengan adanya program yang didampingi oleh JAPESDA, dapat menambah pengetahuan dan manfaat yang luas bagi masyarakat desa.

Beberapa kegiatan yang dilakukan Japesda meliputi kegiatan observasi dan pendataan awal jumlah nelayan, jumlah hasil tangkapan, jenis tangkapan, lokasi tangkap, jenis perahu, dan alat tangkap yang digunakan. Ke depan, akan ada kegiatan-kegiatan berupa peningkatan kapasitas nelayan melalui pelatihan pengolahan dan penanganan hasil tangkapan yang akan bekerja sama dengan sektor swasta.

Harapannya kegiatan ini bisa memotivasi nelayan untuk dapat meningkatkan kualitas hasil tangkapan yang berdampak pada kenaikan pendapatan nelayan. Di samping itu, Japesda akan mendorong komitmen sektor swasta untuk dapat bekerja sama dalam pemasaran ikan dan produk turunannya.

Observasi dan pendataan awal telah dilakukan sejak bulan Mei hingga Juli 2021. Dilakukan dengan berbagai macam metode, seperti pengamatan aktifitas masyarakat secara langsung, door to door, diskusi santai dengan beberapa nelayan, koordinasi dengan pemerintah desa, bahkan ikut melaut bersama beberapa nelayan.

Perahu yang digunakan cukup beragam, ada yang menggunakan perahu mesin, perahu dayung, ada yang bercadik dan ada juga yang tidak menggunakan cadik. Waktu melaut pun tak menentu, kadang satu hari bisa 1 sampai 2 kali tergantung kondisi cuaca dan fisik masing-masing nelayan, dan dengan lokasi tangkap yang berbeda-beda. Hasil tangkapannya pun dibagi: ada yang jadi konsumsi rumah tangga, ada juga yang dijual ke penampung lokal di pasar Pagimana, tergantung jumlah dan jenisnya.

Pada tanggal 7 dan 9 Juli 2021, Japesda, melalui pendamping lapangan, melakukan kegiatan diskusi untuk mempertajam pemahaman bersama masyarakat terkait program,  melakukan verifikasi data sementara yang dikumpulkan, serta menggali informasi kendala yang dihadapi nelayan, Dalam pertemuan tersebut, melahirkan usulan yang disepakati untuk menjadi bahan evaluasi bersama dalam penerapan program pengelolaan perikanan skala kecil nantinya.

Nelayan bersepakat untuk meningkatkan pengawasan melalui kelompok pengawas DPL (Daerah Perlindungan Laut) yang sudah terbentuk sebelumnya. Dukungan masyarakat menjadi penggerak utama dalam keberhasilan kegiatan ini ke depan, karena kebelangsungan kehidupan masyarakat pesisir dan perbaikan kondisi ekosistem seperti terumbu karang dan mangrove, tidak akan pernah lepas dari peran utama masyarakat.**

Editor : Nurain Lapolo, Direktur JAPESDA