Sistem Barter Nelayan dan Petani di Masa Pandemi

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

JAPESDA – Selain petugas medis, nelayan dan petani punya kontribusi yang besar di masa pandemi Corona Virus Disease (Covid-19). Terutama dalam menjaga produksi pangan. Meski begitu, tak bisa dipungkiri, keduanya juga menjadi kelompok yang paling terdampak dari wabah ini. Keluarga nelayan dan petani tengah dihadapkan pada kondisi sulit seiring meluasnya pandemi.

Pembatasan ruang gerak melalui karantina wilayah atau dengan model PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) berpengaruh pada transaksi jual beli. Para nelayan dan petani pun kelimpungan memasarkan hasil tangkapan maupun hasil kebun mereka. Seturut dengan itu, harga ikan dan rempah-rempah belakangan turun drastis. Kondisi yang membuat mereka makin terkekang.

Beberapa waktu lalu, istilah “rakyat bantu rakyat” menjadi platform gerakan saling bantu terutama kepada kelompok-kelompok masyarakat yang terdampak Covid-19. Beberapa waktu lalu, Jaring Pengelolaan Sumber Daya Alam (JAPESDA) membuat sebuah layanan jual beli online untuk membantu memasarkan hasil laut dan kebun dari desa-desa dampingan. Program yang hingga saat ini masih berjalan.

Selain itu, di banyak tempat, sistem barter mulai diberlakukan lagi. Di masa suram seperti ini, sulit mendapat penghasilan, uang, terlebih bagi nelayan dan petani. Oleh karena itu, barter menjadi pilihan alternatif yang paling proporsional untuk menyiasati kondisi ini.

Sebelum Covid-19 melanda, nelayan dan petani di Desa Uwedikan, Kecamatan Luwuk Timur, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah sudah terbiasa melakukan sistem barter. Tukar guling hasil laut dan hasil kebun ini memudahkan mereka untuk saling mengisi memenuhi kebutuhan rumah tangga masing-masing.

“Kalau sudah panen, orang-orang dari atas (wilayah yang sebagian besar warganya merupakan petani) akan ke sini membawa hasil kebun. Kami sudah menanti dengan hasil melaut juga,” tutur salah seorang nelayan, Irham Summang.

Umbi-umbian, jagung, beras dan rempah-rempah adalah hasil bumi yang sering ditukar dengan ikan hasil tangkapan para nelayan. Proses transaksi barter dilakukan dengan sederhana.

Namun, menurut Jon, sapaannya, sistem barter yang telah mereka lakukan bertahun-tahun itu belakangan terkendala dengan adanya penerapan PSBB yang berlaku. Pembatasan aktivitas warga membuat para petani urung untuk membawa hasil panen mereka.

“Mereka (petani) jarang kesini lagi karena pembatasan itu.”

Sejak Covid-19 mulai mewabah di daerah-daerah, pertengahan Maret lalu, Desa Uwedikan termasuk salah satu desa yang menerapkan “Lockdown”. Meskipun, menurut Kepala Desa Uwedikan, kebijakan yang diambil itu tidak serta-merta sepenuhnya mengunci total desa.

“Tidak ada yang keluar-masuk kampung. Kami melakukan pembatasan, walaupun belum ada Orang Dalam Pengawasan (ODP) di kampung ini,” kata Lapulo, Kepala Desa Uwedikan, pada pertengahan April lalu.

Sementara itu, seperti dilansir Tirto.id, pemerintah menyiapkan empat insentif khusus bagi petani dan nelayan yang terdampak pandemi COVID-19. Hal itu juga sebagai upaya untuk menjaga ketersediaan bahan pokok di tengah pandemi virus Corona.

“Saya melihat ada beberapa skema besar program yang bisa digunakan untuk membantu para petani dan nelayan di masa pandemi ini,” kata Jokowi dalam rapat terbatas (ratas) di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (28/5/2020).

Insentif pertama yakni melalui jaring pengaman sosial. Jokowi meminta jajarannya untuk memastikan 2,7 juta petani dan buruh tani miskin serta 1 juta nelayan dan petambak masuk dalam program bantuan sosial.

“Baik itu berupa PKH, bantuan sosial tunai, BLT desa, paket sembako dan program gratis subsidi listrik,” kata Jokowi.

Insentif kedua, kata Jokowi melalui melalui program subsidi bunga kredit. Pemerintah telah menyiapkan Rp34 triliun untuk merelaksasi pembayaran angsuran dan pemberian kredit.

“[Itu] disalurkan lewat KUR, Mekaar, Umi, Pegadaian, dan lewat perusahaan pembiayaan lainnya,” ujar Jokowi.

“Di sisi lain ada penundaan angsuran dan subsidi kepada para penerima bantuan permodalan yang dilakukan beberapa kementerian seperti LPM UKP, CPCL, dan lainnya misalnya dari KKP, Kementerian Pertanian, dan lain-lain,” imbuhnya.

Jokowi melanjutkan, ketiga yakni melalui stimulus untuk modal kerja yang penting bagi usaha pertanian, kelautan, dan perikanan.

“Bagi petani dan nelayan yang bankable penyalurannya melalui perluasan program KUR ini bisa, sedangkan yang tidak bankable penyalurannya bisa lewat Umi, Mekaar, dan skema lain melalui kementerian,” ujarnya.

Jokowi meminta agar prosedur dan akses dipermudah, dibuat sederhana, dan tidak berbelit sehingga petani dan petambak bisa memperoleh dana yang dibutuhkan.

Insentif terakhir yakni melalui instrumen kebijakan nonfiskal. Ia mengatakan pemberian bantuan bisa berupa bibit, pupuk, hingga alat produksi.

“Melalui kebijakan kelancaran supply chain yang kita harapkan usaha pertanian dan perikanan ini lebih baik,” pungkasnya. ***